MARU-MARU

Dalam masyarakat modern, ucapan terima kasih (terima kasih verbal) adalah 'mata uang' kesopanan. Namun, kata itu tak ditemukan pada banyak bahasa Dayak di Kalimantan.  Apakah mereka tidak tahu berterimakasih, tidak tahu balas budi dan tidak tahu tata krama?  Tulisan ini berangkat dari sebuah kegelisahan akademis sekaligus kultural: Benarkah kebanyakan bahasa Dayak tidak memiliki kata leksikal khusus untuk "terima kasih"? Jika benar, mengapa? Apakah budaya ini kekurangan kosakata positif? Di era modern ini, di mana interaksi verbal menjadi penentu relasi sosial, perlukah orang Dayak menggali dari tradisi sebuah kata yang bermakna terima kasih dan menyepakatinya untuk pemakaian sehari-hari? Tentu termasuk responnya juga.  Ketiadaan ucapan terima kasih Dalam struktur sosial masyarakat Dayak tradisional, konsep "berterima kasih" tidak dimanifestasikan melalui leksikon (kata-kata), melainkan melalui aksi dan gestur (isyarat). Secara historis, masyaraka...

Perdamaian sering dianggap sebagai sesuatu yang abstrak, sekadar ketiadaan perang. Namun, laporan Global Peace Index (GPI) 2025 menunjukkan bahwa perdamaian adalah kondisi multidimensional yang mencakup keamanan masyarakat , stabilitas politik , dan tingkat militerisasi. Dengan 23 indikator yang terbagi dalam tiga domain utama  ( Safety and Security, Ongoing Conflict, dan Militarisation)  GPI memberi gambaran menyeluruh tentang kondisi perdamaian global. Di tengah tren global yang menunjukkan penurunan perdamaian, ada negara-negara yang konsisten berada di posisi teratas. Mereka bukan hanya bebas dari konflik, tetapi juga berhasil membangun struktur sosial, politik, dan ekonomi yang menopang stabilitas jangka panjang. Sepuluh negara paling damai di dunia (GPI 2025) Berikut adalah negara paling damai di dunia berdasarkan indikator  positive peace , beserta indeks perdamaiannya. Tabel 10 Negara Paling Damai ( GPI 2025 ) Peringkat Negara Skor GPI 2025 Catatan Utama 1 Is...

Kekerasan bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga beban finansial yang menghambat pembangunan, menggerus kesejahteraan, dan memperlambat kemajuan global. Laporan Global Peace Index (GPI) 2025 menunjukkan bahwa biaya ekonomi akibat kekerasan pada tahun 2024 mencapai $19,97 triliun dalam istilah paritas daya beli (PPP). Angka ini setara dengan 11,6% dari total PDB dunia , atau sekitar $2.446 per orang Skala biaya kekerasan: Angka yang mengguncang Mari kita lihat lebih detail: Total biaya kekerasan global (2024): $19,97 triliun PPP. Kontribusi terbesar berasal dari: Pengeluaran militer dan  keamanan internal : 74% dari total biaya. Pengeluaran militer saja: sekitar $9 triliun PPP. Negara dengan beban tertinggi:  Afghanistan  dan  Ukraina , di mana biaya kekerasan mencapai lebih dari 40% dari PDB nasional. Rata-rata biaya di 10 negara paling terdampak: 27,8% dari PDB. Rata-rata biaya di 10 negara paling damai: hanya 2,5% dari PDB. Sepuluh negara paling terdampa...

GPI 2025 (Sumber: IEP) Setiap tahun akhir tahun sejak 2023 saya meringkas Global Peace Index (GPI) alias Indeks Perdamaian Global . Ini dilakukan di akhir tahun, meskipun GPI telah terbit pada bulan Juni, karena akhir tahun adalah waktu yang paling tepat untuk membuat refleksi atas pengalaman sebelumnya.  GPI 2025 yang diterbitkan oleh  Institute for Economic and Peace (IEP) pada Juni 2025, meliputi 163 negara dan teritori merdeka. Keseluruhannya mencakup 99.7% penduduk dunia.  Namun, bagaimana mengukur perdamaian sering dianggap abstrak? Di sinilah  Global Peace Index (GPI)  berperan. GPI yang diterbitkan setiap tahun oleh IEP menjadi tolok ukur paling komprehensif untuk menilai tingkat perdamaian global. Mengapa GPI penting? Indeks ini tidak hanya menyoroti konflik bersenjata, tetapi juga faktor-faktor seperti keamanan masyarakat, tingkat kriminalitas, stabilitas politik, hingga tingkat militerisasi. Dengan 23 indikator yang terbagi dalam tiga domain ...

Deputi SBPM OIKN memberi sambutan pembuka Diskusi kelompok terarah (FGD) bertajuk “Mengurai Potensi Konflik Sosial di Balik Pembangunan Kota Nusantara” yang digelar pada 8 Desember 2025 di Kemenko 3 KIPP Ibu Kota Nusantara memperlihatkan beragam persoalan yang dihadapi masyarakat lokal sejak dimulainya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Peneliti dan perwakilan desa, kelurahan, serta tokoh masyarakat dari berbagai wilayah terdekat dengan KIPP seperti Bukit Raya, Suka Raja, Sepaku, Bumi Harapan dan Pemaluan menyampaikan berbagai isu yang meliputi agraria, dampak lingkungan, perizinan, infrastruktur dasar, hingga mekanisme ganti rugi tanah. FGD yang dihadiri oleh pihak Otorita, khususnya Kedeputian Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat. Hadir juga tiga peneliti Universitas Mulawarman (Martinus Nanang, Sri Murlianti, Sukapti) yang memaparkan hasil penelitian.  Bagi warga FGD ini menjadi ruang untuk mengemukakan persoalan yang dianggap belum tertangani secara sistematis....